GAGAKRIMANGFM.ID - Menyikapi penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi jemput bola.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi
menjelaskan pihaknya akan membantu proses reaktivasi kembali. Dengan cara
bertahap.
Ia menandaskan, bisa lapor melalui operator
desa. Dari Operator desa akan melakukan pendataan, validasi kembali dan
memverifikasi.
Dari hasil verifikasi itu nantinya jadi dasar
pihaknya untuk menginput ke sistem milik Kemensos. Setelah itu tinggal menunggu
persetujuan pengaktifan.
Luluk menyebut baru jalan reaktivasi 60 persen
dan berharap percepatan koordinasi
dengan BPJS dan Kementrian Sosial.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto meminta
pemerintah daerah hingga lurah aktif turun tangan. Hal itu disampaikan saat
berkunjung di Blora.
Edy Wuryanto mendorong Pemkab, Pemprov, Dinas
Sosial, Camat, Lurah supaya aktif
Menurutnya para pejabat itu harus turun tangan
membantu proses reaktivasi BPJS Kesehatan milik warga miskin yang
dinonaktifkan. Sebagai bentuk tanggungjawab.
Pihaknya di Komisi IX akan segera mengundang
Kemensos, BPJS, dan Bappenas, untuk menelusuri data 7,3 juta kepesertaan BPJS
Kesehatan yang dinonaktifkan.

.jpg)
.jpg)
Komentar0