GAGAKRIMANGFM.ID - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora menyambut positif inisiatif pemerintah dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
Tetapi, organisasi guru terbesar di Indonesia
ini mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan implementasi
program tersebut di masa depan.
Ketua PGRI Kabupaten Blora, Yatni, S.Pd.,
M.Pd., mengungkapkan bahwa sebagai program yang masih dalam tahap awal, adanya
berbagai kekurangan di lapangan adalah hal yang wajar. Kekurangan ini,
menurutnya, justru harus menjadi bahan koreksi untuk perbaikan.
Artinya, karena baru awal, sehingga wajar bila
di lapangan ada banyak kekurangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar ke
depannya bisa lebih baik.
Salah satu sorotan utama PGRI adalah adanya
perbedaan kualitas pelayanan antar sekolah. Yatni menilai hal ini dipengaruhi
oleh kemampuan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang berbeda-beda dalam
menerjemahkan dan menjalankan program.
Menu antar SPPG berbeda-beda. Maka perlu ada
kesamaan persepsi supaya penerima manfaat merasakan standar yang sama sesuai
kebijakan pemerintah.
PGRI menekankan pentingnya standarisasi agar
semua siswa mendapat manfaat gizi yang setara.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian
serius. PGRI menegaskan bahwa tanggung jawab atas kualitas dan keamanan makanan
harus berada di pundak SPPG, bukan guru di sekolah.
Organisasi ini kawatir guru dibebani tanggung
jawab penuh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keracunan
makanan.
Guru di sekolah hanya penerima dan menyalurkan
makanan kepada siswa. Jika ada masalah terkait kualitas makanan, yang
bertanggung jawab adalah pihak SPPG, bukan guru.
Komentar0