INDONESIA DORONG PENGUATAN KEAMANAN PERBATASAN DI FORUM ASEAN DGICM 2026

GAGAKRIMANGFM.ID - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Hendarsam Marantoko, memaparkan strategi Indonesia dalam memperkuat sistem keimigrasian nasional pada forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) 2026 di Siem Reap, Kamboja.

Dalam forum tersebut, Hendarsam menegaskan bahwa Indonesia mengandalkan tiga pilar utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital untuk menghadapi berbagai tantangan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengoptimalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat guna meningkatkan efektivitas pengawasan perlintasan orang.

Selain itu, pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia turut memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA di Indonesia. Sistem tersebut berkontribusi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring yang melibatkan 210 warga negara asing di Batam pada Mei 2026.

Di sela agenda DGICM, Hendarsam juga menggelar pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan penerapan Ballot System atau sistem undian dalam proses penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia.

“Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” kata Hendarsam.

Pada forum regional tersebut, Indonesia juga dipercaya sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action DGICM ASEAN. Amanah tersebut menjadi bentuk kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap peran aktif Indonesia dalam memperkuat kerja sama penanganan kejahatan transnasional.

Hendarsam menegaskan, tantangan keamanan kawasan saat ini memerlukan kolaborasi yang semakin erat antarnegara, terutama dalam pertukaran informasi intelijen dan pemanfaatan teknologi.

“Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” ujarnya.

Forum DGICM merupakan wadah strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat koordinasi di bidang keimigrasian, konsuler, dan keamanan perbatasan dalam menghadapi berbagai tantangan mobilitas manusia di kawasan.