BANTUAN CSR JUMBO DAN BIBIT TERNAK GRATIS BAKAL DIGELONTORKAN UNTUK 4.000 PETANI HUTAN BLORA

radiogagakrimangfm.com Agustus 06, 2026 0

GAGAKRIMANGFM.ID - Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setyorini menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo yang digelar di Kecamatan Sambong, Selasa 4 Agustus 2026.

Kegiatan mengusung tema "Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan" sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada para petani hutan sosial yang terus berupaya mengelola kawasan hutan secara produktif dan bertanggung jawab.

Menurutnya, berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menandaskan, semoga apa yang telah diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para petani hutan sosial.

Menurutnya, Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan

Wakil Bupati juga mengajak para anggota KTH untuk mulai mengembangkan usaha yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan budidaya jagung.

Ia mendorong pengembangan usaha peternakan ayam petelur maupun budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan, tentunya dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh izin dari pemangku kawasan hutan.

Dia akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya.

Harapan Sri Setyorini, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga

Menurutnya, pengelolaan kawasan perhutanan sosial yang dilakukan secara baik akan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah maupun nasional sejalan dengan program pemerintah. Untuk itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan harus terus diperkuat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang optimal.