HUT KE-21 HIMPAUDI BLORA, GURU PAUD DORONG KESETARAAN STATUS DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

GAGAKRIMANGFM.ID - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Blora berlangsung meriah, Sabtu (5/9/2026).

Rangkaian peringatan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan dan lomba yang melibatkan para pendidik PAUD se-Kabupaten Blora. Acara puncak kemudian ditutup dengan kegiatan jalan sehat sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan para pendidik PAUD.

Namun, di balik kemeriahan peringatan HUT ke-21 tersebut, HIMPAUDI Blora juga kembali menyuarakan sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian para guru PAUD nonformal, terutama terkait pengakuan profesi dan kesejahteraan.

Ketua HIMPAUDI Kabupaten Blora, Martini, S.Pd.I, mengatakan momentum HUT ke-21 menjadi kesempatan untuk semakin memperkenalkan keberadaan HIMPAUDI sekaligus memperjuangkan pengakuan terhadap para pendidik PAUD.

“Kami menginginkan HIMPAUDI lebih dikenal masyarakat dan segera mendapatkan pengakuan bahwa kami adalah pendidik yang layak disebut guru. Selama 21 tahun ini, kami belum disebut guru karena status kami adalah pendidikan nonformal,” ujar Martini.

HONOR GURU PAUD MASIH MENJADI PERHATIAN

Martini juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru PAUD di Kabupaten Blora. Menurutnya, sebagian pendidik PAUD masih menerima honor yang relatif rendah.

Rata-rata honor yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Blora disebut sekitar Rp300 ribu per bulan. Sementara itu, dukungan dari pemerintah desa sifatnya belum merata.

“Kami bekerja hanya karena lillahi ta’ala. Rata-rata honor Rp300 ribu dari Pemkab, sedangkan dari desa sifatnya tidak mengikat. Jika desa memberi, kami dapat. Jika tidak, kami juga tidak mendapat apa-apa,” jelasnya.

Saat ini, HIMPAUDI Kabupaten Blora menaungi sekitar 969 guru PAUD yang tersebar di 16 kecamatan dan 355 lembaga.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan HIMPAUDI terus mendorong adanya kebijakan yang dapat memberikan kepastian dan peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik PAUD.

DAPAT DUKUNGAN DARI DPR RI DAN CSR

Perhatian terhadap perjuangan guru PAUD Blora juga datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa, S.I.Kom.

Melalui perwakilannya, Aliuddin, Eva Monalisa memberikan bantuan berupa satu unit sepeda listrik yang digunakan sebagai hadiah utama dalam rangkaian HUT HIMPAUDI ke-21.

Selain itu, Eva juga turut menghubungkan HIMPAUDI Kabupaten Blora dengan program CSR Danone Indonesia yang memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp25 juta.

“Alhamdulillah, untuk HUT HIMPAUDI ke-21 ini, Ibu Eva Monalisa bisa membantu memberikan sepeda listrik serta menghubungkan CSR dari Danone Indonesia sebesar Rp25 juta untuk HIMPAUDI Kabupaten Blora,” ungkap Aliuddin.

DORONG REGULASI HONOR GURU PAUD

Tak hanya bantuan, dukungan tersebut juga diarahkan pada upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan guru PAUD.

Aliuddin menyampaikan, Eva Monalisa telah menyampaikan pesan kepada Bupati Blora mengenai perlunya regulasi terkait standar honor minimum bagi guru PAUD.

Hal itu dinilai penting mengingat masih terdapat pendidik PAUD yang menerima honor sekitar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.

Menurut Aliuddin, Bupati Blora merespons positif aspirasi tersebut dan berencana mengoordinasikan pembahasannya bersama organisasi perangkat daerah terkait.

“Pak Bupati memberikan respons akan memanggil OPD terkait, yaitu PMD, Dinas Pendidikan, dan bagian hukum. Sebagian besar PAUD di Blora berada di bawah naungan desa, sehingga anggaran diambilkan dari dana desa. Tujuannya agar kabupaten dapat mengakomodasi peningkatan kesejahteraan guru,” jelasnya.

PERJUANGKAN PAUD MENJADI PENDIDIKAN FORMAL

Selain persoalan kesejahteraan, perjuangan lainnya adalah mendorong perubahan status pendidikan PAUD agar mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal.

Eva Monalisa yang juga merupakan anggota Badan Legislasi DPR RI disebut berkomitmen membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

“Langkah awalnya adalah menjadikan PAUD bukan lagi pendidikan nonformal, tapi pendidikan formal yang mendapat kesetaraan dengan pendidik lain. Ini akan menjadi pembahasan di Badan Legislasi,” pungkasnya.

Bagi HIMPAUDI Blora, momentum HUT ke-21 bukan sekadar perayaan organisasi. Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa para pendidik PAUD memiliki peran penting dalam meletakkan dasar pendidikan anak usia dini.

Dengan dukungan pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat, HIMPAUDI berharap perjuangan mengenai pengakuan profesi, kepastian regulasi, serta peningkatan kesejahteraan guru PAUD dapat segera mendapatkan titik terang.

“Semangat pengabdian para guru PAUD diharapkan tetap terjaga, sembari terus memperjuangkan hak dan penghargaan yang layak bagi para pendidik anak usia dini,” ujar Martini.